Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie O.F.P saat memimpin rapat Komisi XI DPR RI. Foto: Munchen/nr

Komisi XI DPR RI memberikan persetujuan penambahan Penyertaan Modal kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar total Rp47.488 miliar untuk pencairan di tahun 2023 dan 2024. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan agenda PMN tunai 2023 dan 2024 itu diajukan penambahan PMN kepada PT HK sebesar Rp28.884 miliar di tahun 2023 dan Rp18.604 miliar di tahun 2024.

"Komisi XI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara Tunai sebesar Rp28.884 miliar pada Tahun Anggaran 2023 kepada PT Hutama Karya (Persero) yang akan digunakan untuk memenuhi sebagian porsi ekuitas pada Jalan Tol Trans Sumatera," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie O.F.P saat membacakan kesimpulan rapat.

Penambahan PMN Tunai yang diberikan kepada PT HK pada tahun 2023 ini rencananya akan digunakan untuk melanjutkan pembiayaan 9 ruas Jalan Tol Trans-Sumatera, di antaranya untuk Tol Binjai-Pangkalan Brandan (Rp1.096 miliar), Tol Sicincin-Padang (Rp5.339 miliar), Tol Kisaran-Indrapura (Rp1.176 miliar), Tol Pekanbaru-Kt Kampar (Rp797 miliar), Tol Kuala Tanjung-Pematang Siantar (Rp3.036 miliar), Tol Betung-Jambi (Rp7.285 miliar), Tol Taba Penanjung-Bengkulu (Rp266 miliar). Tol Rengat-Pekanbaru (Rp7.909 miliar) dan Tol Sigli-Banda Aceh (Rp1.980 miliar).

“Komisi XI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara Tunai sebesar Rp18.604 miliar pada tahun Anggaran 2024 kepada PT Hutama Karya (Persero) yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan pada ruas tol berikut,” sambung Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu selaku pimpinan rapat.

Lebih lanjut Dolfie menyampaikan bahwa terdapat rencana penugasan baru untuk PT HK di tahun 2024 yang nantinya akan dibiayai oleh PMN yaitu Tol Kayu Agung-Palembang- Betung dengan alokasi Rp10.000 miliar dan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi sebesar Rp2.500 miliar.

Selain penugasan baru, PMN 2024 juga akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Tol Trans Sumatera pada 7 ruas antara lain; Binjai-Pangkalan Brandan (Rp1.294 miliar), Kisaran-Indrapura (Rp638 miliar), Kuala Tanjung Pematang Siantar (Rp194 miliar), Tapa Penanjung-Bengkulu (Rp478 miliar), Sigli-Banda Aceh (Rp1.008 miliar), Sicincin-Padang (Rp2.012 miliar) dan ruas Tol Pekanbaru-Koto Kampar (Rp480 miliar).

Kementerian Keuangan juga diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas PMN yang diberikan kepada PT HK serta kinerja kontrak manajemen (KPI Manajemen). Hal ini nantinya juga dilaporkan kepada Komisi XI DPR RI pada setiap semester.

Dalam Rapat Dengar Pendapat yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu bersama PT. Hutama Karya (Persero) dan PT PLN (Persero) itu disebut, diajukan juga penambahan PMN untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun pada tahun anggaran 2023. 

Berbeda dengan persetujuan yang diberikan kepada PT HK, Komisi XI DPR RI sepakat agar Kementerian Keuangan tidak melaksanakan PMN pada tahun 2023. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu sempat meminta pertimbangan anggota dewan untuk menangguhkan keputusan pemberian PMN kepada PLN. Namun, Komisi XI DPR RI menilai, PLN tak bisa meyakinkan anggota dewan bahwa pihaknya memang membutuhkan dana mendesak. (uc/rdn)